• SAMBUTAN 2019.png
  • slide.jpg
Kesalahan
  • Galat memuat data pengumpan

PENGUMUMAN SELEKSI CPNS MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2019

21 November 2019

Mahkamah Agung RI membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas, kompetensi dan komitmen  tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

Informasi tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 487 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019 yang ditindaklanjuti dengan Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 01/Pansel – CPNS/MA/11/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung RI Tahun 2019.

 Informasi selengkapnya sebagaimana lampiran pengumuman di bawah ini.

Lihat pengumuman

cpns2019

 


Read More...

PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP...

15 Agustus 2019

Panitia Seleksi Calon Hakim Ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2019 membuka kesempatan kepada warga negara Indonesia terbaik untuk mengabdikan diri sebagai hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding. Pendaftaran dibuka tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 16 September 2019, pendaftaran dilakukan secara online melalui http://adhoc.mahkamahagung.go.id. untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. https://mahkamahagung.go.id/media/6367


Read More...

PENGUMUMAN PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JPT MADYA DAN PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI...

10 April 2019

Jakarta-Humas, Senin, 8 April 2019. Berdasarkan Pengumuman Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Selaku Ketua Panitia Nomor : 03/Pansel/Japati/4/2019. Tertanggal 8 April 2019. Tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2019. (ds/rs)

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Pengumumannya, sebagai berikut :

https://mahkamahagung.go.id/media/5823

Pengumuman Perubahan Jadwal Pelaksanaan Japati.pdf

 

 


Read More...

PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI...

21 Februari 2019

Kendari, 20 Februari 2019. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diselenggarakan di Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kepala Kanwil Kemnterian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, Para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Ketua Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Perwakilan OMBUDSMAN Sulawesi Tenggara, Kepala Stasiun TVRI Kendari, Direktur Utama Kendari Pos, Ketua PERADi Sulawesi Tenggara, Ketua Pengurus Wilayah Nadhatul Ulama Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Provisin Sulawesi Tenggara, Pejabat Struktural dan Fungsional pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Bapak, Ibu Para Pegawai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

 

1

3

Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Bapak H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H. menyampaikan dengan tegas kepada seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Pengadilan Negeri seluruh Sulawesi Tenggara agar secara bersama-sama membangun integritas individu dan integritas organisasi di lingkungan kerja masing-masing, agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat menjadi lembaga yang bersih dan terbebas dari tindakan yang koruptif, korutif dan nepotif.

 

2

4

5

6

Acara tersebut langsung diliput oleh Stasiun Televisi TVRI Sulawesi Tenggara dan menajdi Headline (Berita Utama) Kendari Pos tgl 21 Februari 2019.

 

7

 

TAYANGAN MEDIA MASSA TVRI SULTRA klik disini


Read More...

KETUA MAHKAMAH AGUNG LUNCURKAN APLIKASI E-C0URT

25 Juli 2018

Balikpapan—Humas: “Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini peluncuran e-court Mahkamah Agung menuju peradilan elektronik saya nyatakan dibuka secara resmi.”

          Demikian kata-kata yang diucapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, YM Prof. DR. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH saat meluncurkan aplikasi e-court di Hotel Novotel, Balikpapan, Jum’at (13/07/2018) kemaren.

          Aplikasi e-court merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Aplikasi ini, sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah Agung, terdiri dari tiga fitur utama, yakni pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran panjar uang perkara (e-payment) dan penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (e-summons).

Merubah Praktek Pelayanan Keperkaraan

          Dalam sambutannya, Hatta Ali menjelaskan bahwa jika aplikasi e-court ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka secara fundamental akan mengubah praktek pelayanan keperkaraan di pengadilan dan membawa peradilan Indonesia satu langkah lagi mendekati praktek  peradilan di negara maju. Hal ini disebabkan karena jangkauan aplikasi ini juga merambah pada pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-litigation).

          “Perma Nomor 3 Tahun 2018 sudah memungkinkan pengiriman berkas yang tidak hanya terbatas pada berkas permohonan dan gugatan, namun juga terhadap jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, yang berarti payung hukum persidangan secara elektronik (E-Litigation) sudah disediakan”, ungkap Hatta Ali menjelaskan.

          Terkait dengan penerapannya, di bagian lain sambutannya, Hatta Ali menjelaskan bahwa untuk tahap awal aplikasi ini akan diujicobakan pada 32 (tiga puluh dua) pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, agama dan TUN terpilih. Setelah itu akan dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan jika dipandang perlu.

          “Paling lambat satu tahun terhitung hari ini, fasilitas ini harus sudah bisa dimanfaatkan di seluruh pengadilan”, jelas Hatta Ali.


Read More...

TATAP MUKA DAN PENGARAHAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN HAKIM-HAKIM EMPAT LINGKUNGAN SE KALSEL

TATAP MUKA DAN PENGARAHAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN HAKIM-HAKIM EMPAT LINGKUNGAN SE WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

Banjarmasin-Humas, Bertempat di Hotel Rattan Inn Banjarmasin Ketua mahkamah Agung RI menyelenggarakan Tatap Muka dengan para hakim 4 lingkungan se wilayah kalimantan selatan.Acara yang dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung RI Harifin A Tumpa,SH.,MH , Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisal H.Abdul Kadir Mappong,SH.,MH, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Drs. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum, Para Ketua Muda , Para Eselon I dan II , serta Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan tingkat Banding , Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga Pengadilan Militer.

Tugas pokok hakim adalah mengadili, memeriksa dan memutuskan suatu perkara, tidak boleh menolak dengan alasan hukumnya tidak jelas atau undang-undang tidak mengaturnya, maka merupakan kewajiban bagi hakim untuk memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Terdapat kemungkinan timbul kekeliruan dan kesalahan dalam suatu putusan hakim yang dibangun guna menerapkan dan menemukan hukum, serta melakukan perbuatan tercela yang bersifat peradilan, yang sebagian termanifestasikan dalam putusan yang tidak adil dan bertentangan dengan hukum.


Sementara itu KMA juga memaparkan dengan adanya pertemuan ini dapat membantu menjalin silaturahmi, Tatap muka secara langsung, dan juga membantu kendala yang terjadi di Kalimantan Selatan. Dalam upaya Mahkamah Agung dalam Menjunjung Peradilan Yang Agung dan bijaksana dalam mengeluarkan putusan-putusan yang berkualitas setiap Hakim dituntut untuk mempertahankan indepensi hakim karena independesi hakim adalah merupakan suatu syarat untuk menciptakan peradilan independen peradilan yang dihargai dan pengadilan yang diharapkan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. Indepensi hakim adalah merupakan suatu syarat bagi lembaga peradilan untuk memberikan pengadilan tanpa ada pengaruh dari pihak manapun. Jadi pengertian ya hakim tidak boleh terpengaruh dengan pihak,uang,keluarga, tidak boleh pengaruh dengan kekuasaan.indepensi hakim harus terus dipertahankan.jadi kalo ada hakim yang terpengaruh dengan pihak kita harus bisa melawan.

Pengawasan diperlukan untuk mengawasi hakim dalam menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas. juga diperlukan pembinaan bagi para hakim untuk memberikan suatu putusan-putusan yang mudah dimengerti oleh masyarakat.Para Hakim juga Perlu Dibimbing oleh Para Ketua Pengadilan agar supaya kemampuannya terus meningkat, kemampuannya harus diberikan kepada para hakim dengan cara berdiskusi. Hakim Juga harus professional dan juga mempunyai kemampuan untuk memecahkan setiap permasalahan , dan juga harus memelihara integritas. 

untuk memungkinkan tegaknya hukum dan keadilan dimasyarakat perlu adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. dan juga adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral terpuji. adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.

Acara yang dilanjutkan dengan Tanya Jawab dengan 4 lingkungan peradilan di Kalimantan Selatan.(sf,ds/Ats/mt)

sumber : http://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=1910

PETA

petaindonesia

Alamat Kami

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Jl. Mayjen DI Panjaitan No. 165 - Kendari
Telp. 0401-3192097 / Fax. 0401-3192097
email : ptkendari@yahoo.co.id

 

Gallery

galery

Pengunjung

659322
Hari Ini
Kemarin
Mgg Ini
Mgg Kemarin
Bln Ini
Total
23
775
4016
628239
4016
659322
IP Anda 18.205.60.226
00:59 07-12-2019