• SAMBUTAN 2019.png
  • slide.jpg

PENGUMUMAN SELEKSI CPNS MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2019

21 November 2019

Mahkamah Agung RI membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas, kompetensi dan komitmen  tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

Informasi tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 487 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019 yang ditindaklanjuti dengan Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 01/Pansel – CPNS/MA/11/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung RI Tahun 2019.

 Informasi selengkapnya sebagaimana lampiran pengumuman di bawah ini.

Lihat pengumuman

cpns2019

 


Read More...

PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP...

15 Agustus 2019

Panitia Seleksi Calon Hakim Ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2019 membuka kesempatan kepada warga negara Indonesia terbaik untuk mengabdikan diri sebagai hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding. Pendaftaran dibuka tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 16 September 2019, pendaftaran dilakukan secara online melalui http://adhoc.mahkamahagung.go.id. untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. https://mahkamahagung.go.id/media/6367


Read More...

PENGUMUMAN PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JPT MADYA DAN PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI...

10 April 2019

Jakarta-Humas, Senin, 8 April 2019. Berdasarkan Pengumuman Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Selaku Ketua Panitia Nomor : 03/Pansel/Japati/4/2019. Tertanggal 8 April 2019. Tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2019. (ds/rs)

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Pengumumannya, sebagai berikut :

https://mahkamahagung.go.id/media/5823

Pengumuman Perubahan Jadwal Pelaksanaan Japati.pdf

 

 


Read More...

PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI...

21 Februari 2019

Kendari, 20 Februari 2019. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diselenggarakan di Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kepala Kanwil Kemnterian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, Para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Ketua Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Perwakilan OMBUDSMAN Sulawesi Tenggara, Kepala Stasiun TVRI Kendari, Direktur Utama Kendari Pos, Ketua PERADi Sulawesi Tenggara, Ketua Pengurus Wilayah Nadhatul Ulama Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Provisin Sulawesi Tenggara, Pejabat Struktural dan Fungsional pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Bapak, Ibu Para Pegawai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

 

1

3

Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Bapak H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H. menyampaikan dengan tegas kepada seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Pengadilan Negeri seluruh Sulawesi Tenggara agar secara bersama-sama membangun integritas individu dan integritas organisasi di lingkungan kerja masing-masing, agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat menjadi lembaga yang bersih dan terbebas dari tindakan yang koruptif, korutif dan nepotif.

 

2

4

5

6

Acara tersebut langsung diliput oleh Stasiun Televisi TVRI Sulawesi Tenggara dan menajdi Headline (Berita Utama) Kendari Pos tgl 21 Februari 2019.

 

7

 

TAYANGAN MEDIA MASSA TVRI SULTRA klik disini


Read More...

KETUA MAHKAMAH AGUNG LUNCURKAN APLIKASI E-C0URT

25 Juli 2018

Balikpapan—Humas: “Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini peluncuran e-court Mahkamah Agung menuju peradilan elektronik saya nyatakan dibuka secara resmi.”

          Demikian kata-kata yang diucapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, YM Prof. DR. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH saat meluncurkan aplikasi e-court di Hotel Novotel, Balikpapan, Jum’at (13/07/2018) kemaren.

          Aplikasi e-court merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Aplikasi ini, sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah Agung, terdiri dari tiga fitur utama, yakni pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran panjar uang perkara (e-payment) dan penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (e-summons).

Merubah Praktek Pelayanan Keperkaraan

          Dalam sambutannya, Hatta Ali menjelaskan bahwa jika aplikasi e-court ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka secara fundamental akan mengubah praktek pelayanan keperkaraan di pengadilan dan membawa peradilan Indonesia satu langkah lagi mendekati praktek  peradilan di negara maju. Hal ini disebabkan karena jangkauan aplikasi ini juga merambah pada pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-litigation).

          “Perma Nomor 3 Tahun 2018 sudah memungkinkan pengiriman berkas yang tidak hanya terbatas pada berkas permohonan dan gugatan, namun juga terhadap jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, yang berarti payung hukum persidangan secara elektronik (E-Litigation) sudah disediakan”, ungkap Hatta Ali menjelaskan.

          Terkait dengan penerapannya, di bagian lain sambutannya, Hatta Ali menjelaskan bahwa untuk tahap awal aplikasi ini akan diujicobakan pada 32 (tiga puluh dua) pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, agama dan TUN terpilih. Setelah itu akan dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan jika dipandang perlu.

          “Paling lambat satu tahun terhitung hari ini, fasilitas ini harus sudah bisa dimanfaatkan di seluruh pengadilan”, jelas Hatta Ali.


Read More...

Hak Pemohon Informasi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN2008

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI

PUBLIKS SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

(1)    Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2)    Setiap Orang berhak:

Melihat dan mengetahui Informasi Publik;

menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;

mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau

menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)    Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

(4)    Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

(1)    Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)    Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak Badan Publik

Pasal6

(1)    Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)    Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)    Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Informasi yang dapat membahayakan negara;

Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

informasiyang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau

Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Bagian Keempat

Kewajiban Badan Publik

Pasal7

(1)    Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

(2)    Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

(3)    Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diaksesd engan mudah.

(4)    Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.

(5)    Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

(6)    Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Pasal 8

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengajuran Keberatan

----------

Bantuan Hukum

Dasar Pemberian Bantuan Hukum

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini :

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
    Pasal 13 (1) tentang : Organisasi , administrasi , dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
    Pasal 37 tentang : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperloleh bantuan hukum.
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :
    Pasal 56 (1) tentang : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka ;
    Pasal 56 (2) tentang : Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG tentang : Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.
  4. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum
  5. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
  6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui LBH.
  7. Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor : 1 / DJU /OT 01.3 / VIII / 2011 Tanggal 02 Agustus 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A.
  8. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor : 1 / DJU / OT.01.3 /I / 2012 Tentang Petunjuk pelaksanaan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang pedoman Bantuan Hukum dan Zitting Plaats

Putusan Terbaru

Putusan Sindikasi
  • PT KENDARI > Pidana UmumRegister : 2019 - Putus : 06-12-2019 - Upload : 06-12-2019Identitas Pihak Tidak Dipublikasi

  • PT KENDARI > PerdataRegister : 2019 - Putus : 05-12-2019 - Upload : 05-12-2019Pembanding/Penggugat I : LAODE AZIS ISKNDAR ENDA Diwakili Oleh : LAODE AZIS ISKNDAR ENDAPembanding/Penggugat II : WAODE ANA FARIDA ANWAR Diwakili Oleh : LAODE AZIS ISKNDAR ENDAPembanding/Penggugat III : WAODE AMALIA TRIMURTI ANWAR Diwakili Oleh : LAODE AZIS ISKNDAR ENDAPembanding/Penggugat IV : LAODE AMIR BACHTIAR ANWAR, S.H.,M.H. Diwakili Oleh : LAODE AZIS ISKNDAR ENDATerbanding/Tergugat I : KASAD TNI AD RITerbanding/Tergugat II : KOMANDAN DISTRIK MILITER KODIM RAHATerbanding/Tergugat III : BUPATI MUNATerbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB MUNA

  • PT KENDARI > Pidana Khusus > Narkotika dan PsikotropikaRegister : 2019 - Putus : 05-12-2019 - Upload : 05-12-2019Pembanding/Penuntut Umum I : NADA AYU DEWINDU RIDWAN,SHTerbanding/Terdakwa : LA ODE KAMALUDDIN AKBAR Alias KAMA Bin LA ODE SALIO

  • PT KENDARI > Perdata, Perbuatan Melawan HukumRegister : 2019 - Putus : 04-12-2019 - Upload : 04-12-2019Pembanding/Penggugat I : Wa Ode NdoehaTerbanding/Tergugat I : DAENG MANGATITerbanding/Tergugat II : ATI ALIAS WA FINATurut Terbanding/Penggugat II : La Ode Saoni

  • PT KENDARI > Pidana Umum, PembunuhanRegister : 2019 - Putus : 04-12-2019 - Upload : 04-12-2019Pembanding/Penuntut Umum I : ARIEFULLOH, SHTerbanding/Terdakwa : Laode Musafir alias Musa bin Laode Mutu

  • PT KENDARI > Pidana Khusus, Peradilan Anak / ABHRegister : 2019 - Putus : 04-12-2019 - Upload : 04-12-2019Pembanding/Penuntut Umum II : ANDI MUHAMMAD DEDI HIDAYAT, SHTerbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum : SAHRUL ALFATHAN Als. ARUL Bin ISNAINI

  • PT KENDARI > Perdata, Perbuatan Melawan HukumRegister : 2019 - Putus : 03-12-2019 - Upload : 03-12-2019Pembanding/Penggugat : SRIWATI Diwakili Oleh : SRIWATITerbanding/Tergugat I : IDRISTerbanding/Tergugat II : NURDINTerbanding/Tergugat III : BPN Kota Kendari

  • PT KENDARI > Perdata, PerceraianRegister : 2019 - Putus : 03-12-2019 - Upload : 03-12-2019Pembanding/Penggugat : GRACE TRIESKA VEGRIEL TONGA Diwakili Oleh : GRACE TRIESKA VEGRIEL TONGATerbanding/Tergugat : ERRENTS GERADUS

  • PT KENDARI > Pidana UmumRegister : 2019 - Putus : 28-11-2019 - Upload : 28-11-2019Pembanding/Terdakwa : ANWAR SYAIFUL Alias AWAR Bin ALI HADI Diwakili Oleh : LUWI SUTAHER,SHTerbanding/Penuntut Umum : BENNY UTAMA, SH

  • PT KENDARI > Pidana Khusus > Narkotika dan PsikotropikaRegister : 2019 - Putus : 28-11-2019 - Upload : 28-11-2019Pembanding/Terbanding/Terdakwa : LA ODE HASRIMUDIN alias EGER Bin LA ODE RUKU Diwakili Oleh : ABDUL RAZAK SAID ALI,SH.Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : NADA AYU DEWINDU RIDWAN,SHTerbanding/Penuntut Umum II : MUHAMMAD SAID LUBIS, SH

Statistik Perkara

grapik2

PETA

petaindonesia

Alamat Kami

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Jl. Mayjen DI Panjaitan No. 165 - Kendari
Telp. 0401-3192097 / Fax. 0401-3192097
email : ptkendari@yahoo.co.id

 

Gallery

galery

Pengunjung

659925
Hari Ini
Kemarin
Mgg Ini
Mgg Kemarin
Bln Ini
Total
626
775
4619
628239
4619
659925
IP Anda 3.94.129.211
22:12 07-12-2019