• SAMBUTAN 2019.png
  • slide.jpg
Kesalahan
  • Galat memuat data pengumpan

PENGUMUMAN SELEKSI CPNS MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2019

21 November 2019

Mahkamah Agung RI membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas, kompetensi dan komitmen  tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

Informasi tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 487 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019 yang ditindaklanjuti dengan Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 01/Pansel – CPNS/MA/11/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung RI Tahun 2019.

 Informasi selengkapnya sebagaimana lampiran pengumuman di bawah ini.

Lihat pengumuman

cpns2019

 


Read More...

PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP...

15 Agustus 2019

Panitia Seleksi Calon Hakim Ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2019 membuka kesempatan kepada warga negara Indonesia terbaik untuk mengabdikan diri sebagai hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding. Pendaftaran dibuka tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 16 September 2019, pendaftaran dilakukan secara online melalui http://adhoc.mahkamahagung.go.id. untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. https://mahkamahagung.go.id/media/6367


Read More...

PENGUMUMAN PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JPT MADYA DAN PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI...

10 April 2019

Jakarta-Humas, Senin, 8 April 2019. Berdasarkan Pengumuman Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Selaku Ketua Panitia Nomor : 03/Pansel/Japati/4/2019. Tertanggal 8 April 2019. Tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2019. (ds/rs)

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Pengumumannya, sebagai berikut :

https://mahkamahagung.go.id/media/5823

Pengumuman Perubahan Jadwal Pelaksanaan Japati.pdf

 

 


Read More...

PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI...

21 Februari 2019

Kendari, 20 Februari 2019. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diselenggarakan di Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kepala Kanwil Kemnterian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, Para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Ketua Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Perwakilan OMBUDSMAN Sulawesi Tenggara, Kepala Stasiun TVRI Kendari, Direktur Utama Kendari Pos, Ketua PERADi Sulawesi Tenggara, Ketua Pengurus Wilayah Nadhatul Ulama Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Provisin Sulawesi Tenggara, Pejabat Struktural dan Fungsional pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Bapak, Ibu Para Pegawai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

 

1

3

Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Bapak H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H. menyampaikan dengan tegas kepada seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Pengadilan Negeri seluruh Sulawesi Tenggara agar secara bersama-sama membangun integritas individu dan integritas organisasi di lingkungan kerja masing-masing, agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat menjadi lembaga yang bersih dan terbebas dari tindakan yang koruptif, korutif dan nepotif.

 

2

4

5

6

Acara tersebut langsung diliput oleh Stasiun Televisi TVRI Sulawesi Tenggara dan menajdi Headline (Berita Utama) Kendari Pos tgl 21 Februari 2019.

 

7

 

TAYANGAN MEDIA MASSA TVRI SULTRA klik disini


Read More...

KETUA MAHKAMAH AGUNG LUNCURKAN APLIKASI E-C0URT

25 Juli 2018

Balikpapan—Humas: “Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini peluncuran e-court Mahkamah Agung menuju peradilan elektronik saya nyatakan dibuka secara resmi.”

          Demikian kata-kata yang diucapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, YM Prof. DR. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH saat meluncurkan aplikasi e-court di Hotel Novotel, Balikpapan, Jum’at (13/07/2018) kemaren.

          Aplikasi e-court merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Aplikasi ini, sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah Agung, terdiri dari tiga fitur utama, yakni pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran panjar uang perkara (e-payment) dan penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (e-summons).

Merubah Praktek Pelayanan Keperkaraan

          Dalam sambutannya, Hatta Ali menjelaskan bahwa jika aplikasi e-court ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka secara fundamental akan mengubah praktek pelayanan keperkaraan di pengadilan dan membawa peradilan Indonesia satu langkah lagi mendekati praktek  peradilan di negara maju. Hal ini disebabkan karena jangkauan aplikasi ini juga merambah pada pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-litigation).

          “Perma Nomor 3 Tahun 2018 sudah memungkinkan pengiriman berkas yang tidak hanya terbatas pada berkas permohonan dan gugatan, namun juga terhadap jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, yang berarti payung hukum persidangan secara elektronik (E-Litigation) sudah disediakan”, ungkap Hatta Ali menjelaskan.

          Terkait dengan penerapannya, di bagian lain sambutannya, Hatta Ali menjelaskan bahwa untuk tahap awal aplikasi ini akan diujicobakan pada 32 (tiga puluh dua) pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, agama dan TUN terpilih. Setelah itu akan dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan jika dipandang perlu.

          “Paling lambat satu tahun terhitung hari ini, fasilitas ini harus sudah bisa dimanfaatkan di seluruh pengadilan”, jelas Hatta Ali.


Read More...

Permohonan Banding perkara perdata dan pidana

 

PROSEDUR PENANGANAN BERKAS PERKARA PERDATA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

 

Penerimaan dan pendaftaran berkas perkara :

1.  Menerima berkas perkara yang dikirim oleh masing-masing pengadilan negeri oleh petugas meja I ;

2. Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas perkara yang dituangkan dalam checklist pemeriksaan berkas  perkara    oleh petugas meja II ;

3.Tindak lanjut hasil pemeriksaan berkas sebagai berikut :

  • Bila berkas perkara sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat formal maka berkas perkara segera dicatat dan diberi nomor dalam buku jurnal oleh petugas meja I, setelah terlebih dahulu dilakukan pembayaran ongkos perkaranya ;
  • Bila berkas belum lengkap/ tidak memenuhi syarat formal maka disampaikan/ dimintakan kembali kepada pengadilan negeri pengirim tentang kekurangan dari berkas tersebut oleh petugas meja II ;

4.Mendaftarkan berkas perkara yang sudah lengkap kedalam buku register perkara dengan nomor perkara sebagaimana yang tercatat dalam buku jurnal serta mengisi kolom-kolom dalam buku register sesuai data perkaranya oleh petugas meja II ;

5.Menyiapkan map berkas perkara yang sudah ditulis data perkaranya, melengkapi berkas perkara dengan penetapan Majelis Hakim/Panitera Pengganti serta rincian ongkos perkara oleh meja II ;

6.Menyampaikan berkas perkara yang sudah lengkap kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sultra melalui Panitera untuk ditetapkan Majelis Hakim/Panitera Pengganti oleh petugas meja I ;

7.Setelah ada penetapan Majelis Hakim/Panitera Pengganti maka oleh petugas meja II dicatat kembali didalam buku register induk perkara ;

8.Pendistribusian berkas perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakim/Panitera Pengganti nya kepada masing-masing Ketua Majelis Hakim oleh petugas meja II ;

9.Sidang Pemeriksaan perkara dan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sultra, di ruangan sidang Pengadilan Tinggi Sultra:

10.Penutupan buku jurnal serta menutup biaya / ongkos perkara banding oleh petugas meja I ;

11.Minutasi/ pengetikan berita acara dan putusan oleh Panitera Pengganti tersebut ;

12.Berkas perkara yang sudah minutasi dikembalikan kebagian perdata untuk dicatat amar putusannya kedalam buku register induk perkara dan bagian perdata mengirimkan kembali kepada pengadilan negeri pengaju oleh petugas meja II, dalam jangka waktu 14 hari ;

 

Kendari, 11 Februari 2011

Panitera Muda Perdata

Ttd.

I MADE ARDANA, S.H.

Nip.196612311986031022

 

 

PROSEDUR PENANGANAN BERKAS PERKARA PIDANA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

 

1. Berkas Perkara Diterima

2. Diteliti Kelengkapan Berkas

3. Didaftarkan Kedalam Buku Register dan Diberi Amar

4. Dilampiri Formulir Penetapan Majelis

5. Berkas Perkara diserahkan kepada Wapan untuk diparaf selanjutnya diserahkan kepada Panitera

6. Berkas putusan setelah diparaf oleh Panitera, berkas perkara diserahkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi untuk ditetapkan Majelisnya

7. Berkas Perkara kembali kepada Panitera untuk ditunjuk PP nya

8. Berkas Perkara kembali ke pidana untuk diregister majelis dan PP nya dalam buku register perkara Pidana.

9. Berkas perkara didestribusi kepada majelis yang telah ditetapkan untuk dipelajari dan selanjutnya untuk disidangkan.

10.Setelah Perkara putus PP lapor ke pidana dan selanjutnya PP meminutasi perkara tersebut

11.berkas A tersebut dikirim kembali ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan

12.berkas B diarsipkan.

 

Kendari, 11 Februari 2011

Panitera Muda Perdata

Ttd.

ABD. WALI, SH.

PETA

petaindonesia

Alamat Kami

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Jl. Mayjen DI Panjaitan No. 165 - Kendari
Telp. 0401-3192097 / Fax. 0401-3192097
email : ptkendari@yahoo.co.id

 

Gallery

galery

Pengunjung

659164
Hari Ini
Kemarin
Mgg Ini
Mgg Kemarin
Bln Ini
Total
640
643
3858
628239
3858
659164
IP Anda 35.170.81.210
18:12 06-12-2019