Mahkamah Agung RI membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas, kompetensi dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.
Informasi tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 487 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019 yang ditindaklanjuti dengan Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 01/Pansel – CPNS/MA/11/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung RI Tahun 2019.
Informasi selengkapnya sebagaimana lampiran pengumuman di bawah ini.
Kendari, 20 Februari 2019. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diselenggarakan di Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kepala Kanwil Kemnterian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, Para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Ketua Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Perwakilan OMBUDSMAN Sulawesi Tenggara, Kepala Stasiun TVRI Kendari, Direktur Utama Kendari Pos, Ketua PERADi Sulawesi Tenggara, Ketua Pengurus Wilayah Nadhatul Ulama Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Provisin Sulawesi Tenggara, Pejabat Struktural dan Fungsional pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Bapak, Ibu Para Pegawai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.
Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Bapak H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H. menyampaikan dengan tegas kepada seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Pengadilan Negeri seluruh Sulawesi Tenggara agar secara bersama-sama membangun integritas individu dan integritas organisasi di lingkungan kerja masing-masing, agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat menjadi lembaga yang bersih dan terbebas dari tindakan yang koruptif, korutif dan nepotif.
Acara tersebut langsung diliput oleh Stasiun Televisi TVRI Sulawesi Tenggara dan menajdi Headline (Berita Utama) Kendari Pos tgl 21 Februari 2019.
TAYANGAN MEDIA MASSA TVRI SULTRA klik disini
PROSEDUR PENANGANAN BERKAS PERKARA PERDATA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Penerimaan dan pendaftaran berkas perkara :
1. Menerima berkas perkara yang dikirim oleh masing-masing pengadilan negeri oleh petugas meja I ;
2. Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas perkara yang dituangkan dalam checklist pemeriksaan berkas perkara oleh petugas meja II ;
3.Tindak lanjut hasil pemeriksaan berkas sebagai berikut :
4.Mendaftarkan berkas perkara yang sudah lengkap kedalam buku register perkara dengan nomor perkara sebagaimana yang tercatat dalam buku jurnal serta mengisi kolom-kolom dalam buku register sesuai data perkaranya oleh petugas meja II ;
5.Menyiapkan map berkas perkara yang sudah ditulis data perkaranya, melengkapi berkas perkara dengan penetapan Majelis Hakim/Panitera Pengganti serta rincian ongkos perkara oleh meja II ;
6.Menyampaikan berkas perkara yang sudah lengkap kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sultra melalui Panitera untuk ditetapkan Majelis Hakim/Panitera Pengganti oleh petugas meja I ;
7.Setelah ada penetapan Majelis Hakim/Panitera Pengganti maka oleh petugas meja II dicatat kembali didalam buku register induk perkara ;
8.Pendistribusian berkas perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakim/Panitera Pengganti nya kepada masing-masing Ketua Majelis Hakim oleh petugas meja II ;
9.Sidang Pemeriksaan perkara dan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sultra, di ruangan sidang Pengadilan Tinggi Sultra:
10.Penutupan buku jurnal serta menutup biaya / ongkos perkara banding oleh petugas meja I ;
11.Minutasi/ pengetikan berita acara dan putusan oleh Panitera Pengganti tersebut ;
12.Berkas perkara yang sudah minutasi dikembalikan kebagian perdata untuk dicatat amar putusannya kedalam buku register induk perkara dan bagian perdata mengirimkan kembali kepada pengadilan negeri pengaju oleh petugas meja II, dalam jangka waktu 14 hari ;
Kendari, 11 Februari 2011
Panitera Muda Perdata
Ttd.
I MADE ARDANA, S.H.
Nip.196612311986031022
PROSEDUR PENANGANAN BERKAS PERKARA PIDANA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
1. Berkas Perkara Diterima
2. Diteliti Kelengkapan Berkas
3. Didaftarkan Kedalam Buku Register dan Diberi Amar
4. Dilampiri Formulir Penetapan Majelis
5. Berkas Perkara diserahkan kepada Wapan untuk diparaf selanjutnya diserahkan kepada Panitera
6. Berkas putusan setelah diparaf oleh Panitera, berkas perkara diserahkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi untuk ditetapkan Majelisnya
7. Berkas Perkara kembali kepada Panitera untuk ditunjuk PP nya
8. Berkas Perkara kembali ke pidana untuk diregister majelis dan PP nya dalam buku register perkara Pidana.
9. Berkas perkara didestribusi kepada majelis yang telah ditetapkan untuk dipelajari dan selanjutnya untuk disidangkan.
10.Setelah Perkara putus PP lapor ke pidana dan selanjutnya PP meminutasi perkara tersebut
11.berkas A tersebut dikirim kembali ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan
12.berkas B diarsipkan.
Kendari, 11 Februari 2011
Panitera Muda Perdata
Ttd.
ABD. WALI, SH.
|
|
| RESPATUN WISNU WARDOYO, S.H. |
|
|
| ANDI ISNA RENISHWARI CINRAPOLE, S.H., M.H.. |
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Jl. Mayjen DI Panjaitan No. 165 - Kendari
Telp. 0401-3192097 / Fax. 0401-3192097
email : ptkendari@yahoo.co.id
