• sambutan.png
  • slide.jpg

PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP X

20 Maret 2018

Jakarta-Humas: Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc  pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tahap X tahun 2018 membuka kesempatan kepada warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan persayaratan sebagai mana terlampir.

(Humas)

 1 Surat Kepada Pengadilan Tinggi.pdf

 2 Lampiran Surat Pengadilan Tinggi.pdf

 3 Pengumuman Rukruitment 2018.pdf

 4 KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF (Ceklis).pdf


Read More...

PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA (ESELON II.a) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH...

14 Maret 2018

Jakarta-Humas : Rabu 07 Maret 2018. Berdasarkan Memorandum dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI,  Perihal : Permohonan Publikasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Tahun 2018, di website Mahkamah Agung. www.mahkamahagung.go.id. 

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI (Selaku Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Eselon II.a, pada Mahkamah Agung Tahun RI Tahun 2018. Nomor : 01/Pansel/Japati/03/2018. Tanggal 05 Maret 2018.

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI tahun 2018, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk Lebih Jelasnya Berikut Lampiran Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisisn Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.a pada Mahkamah Agung RI Tahun 2018. 1. Pengumuman Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 2. Format Surat Lamaran, 3. Surat Pernyataan, 4. Surat Keterangan Persetujuan Atasan/Pimpinan, dan 5. Surat Pernyataan Tidak Pernah Di Jatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat/Sedang.

Pengumuman JPT 2018


Read More...

PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN

P E N G A D U A N

I. SYARAT DAN TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN

A. Disampaikan secara Tertulis
1. Pengaduan hanya dapat· diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh Pelapor;
2. Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian, pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tersebut tetap akan diterima dapat ditindak lanjuti;
3. Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, Petugas di Mahkamah Agung atau Pengadilan akan membantu menuangkan pengaduan yang ingin disampaikan Pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.
B. Menyebutkan Informasi yang Jelas

1. Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, Pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai:

a. Identitas Aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau pengadilan tempat Terlapor bertugas;
b. Perbuatan yang dilaporkan;
c. Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan
d. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.

2. Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya.

Namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

C. Tata Cara Pengiriman
1. Pengaduan ditujukan kepada:

a. Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di mana Terlapor bertugas; atau
b. Ketua Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.

2. Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata "PENGADUAN pada Pengadilan" pada bagian kiri atas muka amplop tersebut.

II. YANG BERWENANG MENANGANI PENGADUAN

A. Badan Pengawasan Mahkamah Agung

1. Badan Pengawasan Mahkamah Agung dapat menangani pengaduan, baik atas inisiatif sendiri atau atas perintah Pimpinan Mahkamah Agung terhadap pengaduan yang melibatkan satuan kerja atau aparat di Mahkamah Agung, serta unit kerja atau aparat Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

2. Sedapat mungkin Badan Pengawasan mendelegasikan pelaksanaan penanganan pengaduan kepada Pengadilan Tingkat Banding setempat;

3. Penanganan suatu pengaduan dilaksanakan oleh Badan Pengawasan dalam hal:
a. Terlapor telah pindah tugas dari pengadilan di mana peristiwa· atau perbuatan yang dilaporkan terjadi ke pengadilan lain yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berbeda dari yang semula;
b. Pengaduan bersifat penting atau menarik perhatian publik; dan
c. Penanganan pengaduan oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama dinilai berlarut-larut.


B. Pengadilan Tingkat Banding
1. Pengadilan Tingkat Banding dapat menangani pengaduan baik atas inisiatif sendiri atau atas perintah Mahkamah Agung terhadap pengaduan yang melibatkan unit kerja atau aparat di Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama di bawahnya;
2. Pelaksana penanganan pengaduan pada Pengadilan Tingkat Banding adalah Pimpinan Pengadilan dan Hakim Tinggi, dengan dibantu oleh Panitera Muda Hukum yang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan.
C. Pengadilan Tingkat Pertama
1. Pengadilan Tingkat Pertama hanya memiliki kewenangan sebatas menerima pengaduan; dan berkewajiban untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada Pengadilan Tingkat Banding yang ditentukan dalam pedoman ini;
2. Pengadilan Tingkat Pertama hanya dapat menangani pengaduan yang bcrkaitan dengan unit kerja atau aparat di pengadilan yang bersangkutan berdasarkan perintah dari Pjrnpinan Pengadilan Tingkat Banding atau Pimpinan Mahkamah Agung;
3. Pelaksana penanganan pengaduan di Pengadilan Tingkat pertama adalah Pimpinan Pengadilan dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan dibantu oleh Panitera Muda Hukum yang menjalankan fungsi kesekretariatan
III. HAK-HAK PELAPOR, TERLAPOR DAN INSTITUSI PEMERIKSA
A. Hak Pelapor
1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
2. Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkannya;
3. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.

B. Hak Terlapor

1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain;
2. Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya.

C. Hak Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

1. Merahasiakan kesimpulan dan rekomendasi Laporan hasil Pemeriksaan kepada pihak terlapor, pelapor dan pihak-pihak lain selain kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan;
2. Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penanganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini terlampui.

IV. PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN

A. Penerimaan dan Pendaftaran Pengaduan

1. Penerimaan pengaduan dilaksanakan oleh Meja Pengaduan, baik yang disampaikan secara langsung oleh Pelapor, melalui pos, atau menggunakan media situs pengaduan Mahkamah Agung;

2. Untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung atau melalui pas, Petugas Meja Pengaduan mencatat tanggal penerimaan pengaduan, identitas Pelapor apabila diketahui, dan nomor pengaduan dalam Buku Agenda Pengaduan;


3. Nomor Pendaftaran Pengaduan dibuat dengan format:

No. Nomor Urut/lnstansi Penerima/bulan pendaftarar/Tahun.
Contoh Nomor Pendaftaran pengaduan yang diterima oIeh:
a. Mahkamah Agung : No. 100/BP/A/IV/2009.
b. Pengadilan Tingkat Banding : No. 100/PT.DKI.Jakarta/IV/2009.
c. Pengadilan Tingkat Pertama : No. 100/PN.Jakarta.Pusat/IV/2009.

4. Petugas Meja Pengaduan memberikan tanda terima kepada Pelapor sesuai dengan format yangditentukan, dalam hal Pelapor menyampaikan pengaduannya secara Iangsung;

5. Pengaduan yang diterima oleh satuan kerja lain selain Badan Pengawasan di Mahkamah Agungwajib diteruskan oleh satuan kerja tersebut kepada Meja Pengaduan dalamjangka waktu 1 (satu) hari kerja;
6. Pengaduan yang diterima oleh unit kerja lain di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, wajib diteruskan aleh unit kerja tersebut kepada Meja Pengaduan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja, apabila tersedia Meja Pengaduan di pengadilan yang bersangkutan. Dalam hal tidak tersedia Meja Pengaduan maka pengaduan disampaikan kepada Kepaniteraan Muda Hukum;
7. Meja Pengaduan mencatat pengaduan yang diterima dalam Buku Agenda Pengaduan, dan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja meneruskannya kepada:

a. Badan Pengawasan, dalam hal pengaduan tersebut diterima oleh Mahkamah Agung RI, atau

b. Pimpinan Pengadilan melalui Panitera Muda Hukum, dalam hal pengaduan tersebut diterima oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama;
8. Pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan oleh Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Pengadilan Tingkat Banding setempat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah dicatat oleh Panitera Muda Hukum dalam Buku Agenda Pengaduan.

B. Pencatatan di Pengadilan Tingkat Banding dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung
1. Panitera Muda Hukum atau Bagian Tata Usaha dan Umum pada Badan Pengawasan meneliti isi pengaduan yang diterima dari Meja Pengaduan, dan mencatat nomor pendaftaran pengaduan, tanggal penerimaan pengaduan, identitas Pelapor, aparat Terlapor, dan materi pengaduan dalam Buku Agenda Pengaduan;

2. Panitera Muda Hilkum atau Bagian Tata Usaha dan Umum pada Badan Pengawasan mengelompokkan pengaduan jabatan dan/atau status kepegawaian Terlapor, sebagai berikut:
a. Pimpinan Mahkamah Agung,
b. Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung,
c. Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama pada Mahkamah Agung,
d. Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung,
e. Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding,
f. Hakim. Tingkat Banding dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tingkat Banding,
g. Pegawai di lingkungan Pengadilan Tingkat Banding,
h. Pimpinan PengadilanTingkat Pertama,

i. Hakim dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tingkat Pertama, atau
j. Pegawai di lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama.
3. Pengelompokkan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua), dilakukan untuk menentukan kewenangan untuk menangani pengaduan yang bersangkutan;

4. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah menerima pengaduan dari Meja Pengaduan, Panitera Muda Hukum meneruskan pengaduan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk diteruskan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk dilakukan penelaahan; atau

5. Selambat-Iambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding meneruskan pengaduan tersebut kepada· Kepala Badan Pengawasan dengan pemberitahuan ditembuskan kepada Petugas Meja Pengaduan di Pengadilan Tingkat Banding dalam pengaduan tersebut bukan merupakan kewenangannya;

6. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pengaduan dari Meja Pengaduan, Kepala Badan Pengawasan meneruskan pengaduan kepada Inspektorat Wilayah (Irwil) masing-masing untuk diteruskan kepada Hakim Tinggi Pengawas untuk dilakukan


penelaahan;
7. Untuk selanjutnya selama proses penanganan pengaduan dilaksanakan, Tata Usaha Irwil yang bersangkutan atau Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tingkat Banding mencatat setiap perkembangan terakhir dari penanganan pengaduan dalam Buku Agenda Pengaduan, serta menyampaikan pemberitahuan kepada Petugas Meja Pengaduan.


 

Putusan Terbaru

Putusan Sindikasi

Statistik Perkara

grapik2

PETA

petaindonesia

Alamat Kami

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Jl. Mayjen DI Panjaitan No. 165 - Kendari
Telp. 0401-3192097 / Fax. 0401-3192097
email : ptkendari@yahoo.co.id

 

Gallery

galery

Pengunjung

367782
Hari Ini
Kemarin
Mgg Ini
Mgg Kemarin
Bln Ini
Total
73
485
2828
342256
8508
367782
IP Anda 54.198.134.127
12:00 22-04-2018