• sambutan.png
  • slide.jpg

PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP X

20 Maret 2018

Jakarta-Humas: Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc  pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tahap X tahun 2018 membuka kesempatan kepada warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan persayaratan sebagai mana terlampir.

(Humas)

 1 Surat Kepada Pengadilan Tinggi.pdf

 2 Lampiran Surat Pengadilan Tinggi.pdf

 3 Pengumuman Rukruitment 2018.pdf

 4 KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF (Ceklis).pdf


Read More...

PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA (ESELON II.a) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH...

14 Maret 2018

Jakarta-Humas : Rabu 07 Maret 2018. Berdasarkan Memorandum dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI,  Perihal : Permohonan Publikasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Tahun 2018, di website Mahkamah Agung. www.mahkamahagung.go.id. 

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI (Selaku Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Eselon II.a, pada Mahkamah Agung Tahun RI Tahun 2018. Nomor : 01/Pansel/Japati/03/2018. Tanggal 05 Maret 2018.

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI tahun 2018, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk Lebih Jelasnya Berikut Lampiran Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisisn Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.a pada Mahkamah Agung RI Tahun 2018. 1. Pengumuman Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 2. Format Surat Lamaran, 3. Surat Pernyataan, 4. Surat Keterangan Persetujuan Atasan/Pimpinan, dan 5. Surat Pernyataan Tidak Pernah Di Jatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat/Sedang.

Pengumuman JPT 2018


Read More...

permohonan dan gugatan

PELAKSANAAN GUGATAN PADA TINGKAT PERTAMA (Pengadilan Negeri)
  • Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat pada Pengadilan Negeri (bagian Perdata) dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi, antara lain : Surat Permohonan / Surat Gugatan dan Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat/Lawyer).
  • Surat Gugatan dan Surat Kuasa Asli harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
  • Setelah mendapat persetujuan, maka Penggugat / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir. Khusus bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat. Bagi yang tidak mampu, maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,- dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 – 245 HIR. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu akan berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.
  • Memberikan SKUM yang telah dibayar dan menyimpan bukti asli untuk arsip.
  • Menerima tanda bukti penerimaan Surat Gugatan.
  • Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri setempat yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.
  • Menghadiri Sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.


PELAKSANAAN GUGATAN PADA TINGKAT BANDING (Pengadilan Tinggi)
  • Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat (Pada Tingkat Pertama), dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi :
    1. Surat Permohonan Banding.
    2. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat).
    3. Memori Banding.
  • Pemohon / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir.
  • Memberikan SKUM yang telah dibayar dan menyimpan bukti asli untuk arsip.
  • Menerima tanda bukti penerimaan Surat Permohonan Banding.
  • Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage). Setelah menerima Surat Pemberitahuan, Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas.
  • Menunggu Surat Pemberitahuan Kontra Memori Banding dan salinan Kontra Memori Banding.
  • Menunggu kutipan putusan dari Pengadilan Tinggi yang akan disampikan oleh Juru Sita Pengganti.


PELAKSANAAN GUGATAN PADA TINGKAT KASASI (Mahkamah Agung)
  • Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan Kasasi kepada Pengadilan Negeri setempat, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi :
    1. Surat Permohonan Kasasi.
    2. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat).
    3. Memori Kasasi.
  • Pemohon / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir.
  • Memberikan SKUM yang telah dibayar dan menyimpan bukti asli untuk arsip.
  • Menerima tanda bukti penerimaan Surat Permohonan Kasasi.
  • Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage). Sama seperti pada tingkat Banding, Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas.
  • Menunggu Surat Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi dan salinan Kontra Memori Kasasi.
  • Menunggu kutipan putusan dari Mahkamah Agung yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.

Putusan Terbaru

Putusan Sindikasi

Statistik Perkara

grapik2

PETA

petaindonesia

Alamat Kami

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Jl. Mayjen DI Panjaitan No. 165 - Kendari
Telp. 0401-3192097 / Fax. 0401-3192097
email : ptkendari@yahoo.co.id

 

Gallery

galery

Pengunjung

366706
Hari Ini
Kemarin
Mgg Ini
Mgg Kemarin
Bln Ini
Total
46
246
1752
342256
7432
366706
IP Anda 54.144.14.134
02:39 20-04-2018