• modus penipuan3.jpg
  • SAMBUTAN 2019.png
  • slide.jpg
Kesalahan
  • Galat memuat data pengumpan

DAFTAR NAMA PESERTA, JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI...

27 Januari 2020

Bersama ini di sampaikan Pengumuman Dari Ketua Pansel CPNS Mahkamah Agung RI Nomor : 8/Pansel-CPNS/MA/1/2020. Tentang Daftar Nama Peserta, Jadwal Dan Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2019.

Untuk lebih jelasnya berikut pengumuman terlampir, 1. Pengumuman Dari Ketua Pansel CPNS Mahkamah Agung RI. 2. Lampiran I Daftar Nama Peserta SKD. 3. Lampiran II Tata Tertib Pelaksanaan SKD.

Lampiran :

1. Pengumuman Dari Ketua Pansel CPNS Mahkamah Agung RI

2. Lampiran I Daftar Nama Peserta SKD

3. Lampiran II Tata Tertib Pelaksanaan SKD


Read More...

JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK...

22 Januari 2020

Bersama ini di sampaikan Pengumuman Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 7/Pansel-CPNS/MA/1/2020 Tentang Jadwal Dan Lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI Tahun Anggran 2019, untuk lebih jelasnya berikut pengumuman terlampir

https://mahkamahagung.go.id/media/7039


Read More...

PENGUMUMAN SELEKSI CPNS MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2019

21 November 2019

Mahkamah Agung RI membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas, kompetensi dan komitmen  tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

Informasi tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 487 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019 yang ditindaklanjuti dengan Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 01/Pansel – CPNS/MA/11/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung RI Tahun 2019.

 Informasi selengkapnya sebagaimana lampiran pengumuman di bawah ini.

Lihat pengumuman

cpns2019

 


Read More...

PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP...

15 Agustus 2019

Panitia Seleksi Calon Hakim Ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2019 membuka kesempatan kepada warga negara Indonesia terbaik untuk mengabdikan diri sebagai hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding. Pendaftaran dibuka tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 16 September 2019, pendaftaran dilakukan secara online melalui http://adhoc.mahkamahagung.go.id. untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. https://mahkamahagung.go.id/media/6367


Read More...

PENGUMUMAN PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JPT MADYA DAN PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI...

10 April 2019

Jakarta-Humas, Senin, 8 April 2019. Berdasarkan Pengumuman Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Selaku Ketua Panitia Nomor : 03/Pansel/Japati/4/2019. Tertanggal 8 April 2019. Tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2019. (ds/rs)

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Pengumumannya, sebagai berikut :

https://mahkamahagung.go.id/media/5823

Pengumuman Perubahan Jadwal Pelaksanaan Japati.pdf

 

 


Read More...

permohonan dan gugatan

PELAKSANAAN GUGATAN PADA TINGKAT PERTAMA (Pengadilan Negeri)
  • Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat pada Pengadilan Negeri (bagian Perdata) dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi, antara lain : Surat Permohonan / Surat Gugatan dan Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat/Lawyer).
  • Surat Gugatan dan Surat Kuasa Asli harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
  • Setelah mendapat persetujuan, maka Penggugat / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir. Khusus bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat. Bagi yang tidak mampu, maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,- dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 – 245 HIR. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu akan berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.
  • Memberikan SKUM yang telah dibayar dan menyimpan bukti asli untuk arsip.
  • Menerima tanda bukti penerimaan Surat Gugatan.
  • Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri setempat yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.
  • Menghadiri Sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.


PELAKSANAAN GUGATAN PADA TINGKAT BANDING (Pengadilan Tinggi)
  • Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat (Pada Tingkat Pertama), dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi :
    1. Surat Permohonan Banding.
    2. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat).
    3. Memori Banding.
  • Pemohon / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir.
  • Memberikan SKUM yang telah dibayar dan menyimpan bukti asli untuk arsip.
  • Menerima tanda bukti penerimaan Surat Permohonan Banding.
  • Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage). Setelah menerima Surat Pemberitahuan, Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas.
  • Menunggu Surat Pemberitahuan Kontra Memori Banding dan salinan Kontra Memori Banding.
  • Menunggu kutipan putusan dari Pengadilan Tinggi yang akan disampikan oleh Juru Sita Pengganti.


PELAKSANAAN GUGATAN PADA TINGKAT KASASI (Mahkamah Agung)
  • Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan Kasasi kepada Pengadilan Negeri setempat, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi :
    1. Surat Permohonan Kasasi.
    2. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat).
    3. Memori Kasasi.
  • Pemohon / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir.
  • Memberikan SKUM yang telah dibayar dan menyimpan bukti asli untuk arsip.
  • Menerima tanda bukti penerimaan Surat Permohonan Kasasi.
  • Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage). Sama seperti pada tingkat Banding, Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas.
  • Menunggu Surat Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi dan salinan Kontra Memori Kasasi.
  • Menunggu kutipan putusan dari Mahkamah Agung yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.

PETA

petaindonesia

Alamat Kami

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Jl. Mayjen DI Panjaitan No. 165 - Kendari
Telp. 0401-3192097 / Fax. 0401-3192097
email : ptkendari@yahoo.co.id

 

Gallery

galery

Pengunjung

698482
Hari Ini
Kemarin
Mgg Ini
Mgg Kemarin
Bln Ini
Total
280
525
1289
672844
19054
698482
IP Anda 35.175.201.14
09:21 28-01-2020