• sambutan.png
  • slide.jpg

KETUA MAHKAMAH AGUNG LUNCURKAN APLIKASI E-C0URT

25 Juli 2018

Balikpapan—Humas: “Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini peluncuran e-court Mahkamah Agung menuju peradilan elektronik saya nyatakan dibuka secara resmi.”

          Demikian kata-kata yang diucapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, YM Prof. DR. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH saat meluncurkan aplikasi e-court di Hotel Novotel, Balikpapan, Jum’at (13/07/2018) kemaren.

          Aplikasi e-court merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Aplikasi ini, sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah Agung, terdiri dari tiga fitur utama, yakni pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran panjar uang perkara (e-payment) dan penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (e-summons).

Merubah Praktek Pelayanan Keperkaraan

          Dalam sambutannya, Hatta Ali menjelaskan bahwa jika aplikasi e-court ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka secara fundamental akan mengubah praktek pelayanan keperkaraan di pengadilan dan membawa peradilan Indonesia satu langkah lagi mendekati praktek  peradilan di negara maju. Hal ini disebabkan karena jangkauan aplikasi ini juga merambah pada pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-litigation).

          “Perma Nomor 3 Tahun 2018 sudah memungkinkan pengiriman berkas yang tidak hanya terbatas pada berkas permohonan dan gugatan, namun juga terhadap jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, yang berarti payung hukum persidangan secara elektronik (E-Litigation) sudah disediakan”, ungkap Hatta Ali menjelaskan.

          Terkait dengan penerapannya, di bagian lain sambutannya, Hatta Ali menjelaskan bahwa untuk tahap awal aplikasi ini akan diujicobakan pada 32 (tiga puluh dua) pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, agama dan TUN terpilih. Setelah itu akan dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan jika dipandang perlu.

          “Paling lambat satu tahun terhitung hari ini, fasilitas ini harus sudah bisa dimanfaatkan di seluruh pengadilan”, jelas Hatta Ali.


Read More...

PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PHI

17 Mei 2018

Jakarta - Humas : Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI Tahun 2018,  Pada Hari Rabu , Tanggal 16 Mei 2018, bersama ini kami umumkan Daftar Kelulusan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI . Maka dengan ini kami lampirkan pengumumannya.

PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PHI 2018.pdf


Read More...

RAPAT PEMBINAAN OLEH KETUA PENGADILAN TINGGI SULTRA

DSC_2230.JPG

 

Senin, 09 Oktober 2017 telah dilaksanakan Rapat Pembinaan oleh Ketua Pangadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Rapat berlangsung sejak Pukul 09.00 hingga 09.40 Wita, bertempat  di ruang rapat Lantai II Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Rapat diikuti oleh Para Ketua pengadilan Negeri yang ada di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sultra yaitu Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Andoolo, Pengadilan Negeri Unaaha, Pengadilan Negeri Kolaka, Pengadilan Negeri Raha, dan Pengadilan Negeri Bau-Bau yang dalam hal ini diwakili oleh sekretarisnya ( karena saat itu KPN Bau-Bau sedang mengikuti fit and propertest KPN) serta Pengadilan Negeri Pasarwajo. Dan diikuti pula oleh Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Ad Hock Tipikor PT Sultra, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Karyawan dan Karyawati PT Sultra. Dalam rapat tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memberikan pengarahan dan pembinaan beberapa hal sebagai berikut:

-          Berkaitan dengan peristiwa yang memilukan sekaligus mamalukan yakni operasi tangkap tangan oleh lembaga KPK terhadap seorang Hakim yang kebetulan juga seorang pimpinan pengadilan tinggi, dalam hal ini langsung direspon oleh bapak Dirjen untuk memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk memanggil seluruh Ketua Pengadilan Negeri agar dilakukan briefing, sekaligus pembinaan yang mana mengingatkan kembali tentang tupoksi dan Etika Seorang Hakim dan juga agar KPN selalu melakukan pembinaan setiap bulannya kepada bawahannya agar selalu mengingatkan tentang PERMA  7, 8, 9 tahun 2016 dan Maklumat KMA Nomor 1 tahun 2017.

-          Bahwa KPN, sebagai seorang Pimpinan di Pengadilan Negeri harus selalu mengadakan koordinasi internal agar tetap terjalin rasa persatuan dan kesatuan dan mempunyai rasa memiliki sehingga seluruh warga pengadilan itu harus dan sanggup untuk menjaga Citra, Wibawa dan Martabat Lembaga Peradilan, saling asa, Asih dan asuh dan mengingatkan kepada bawahan dan rekan-rekan Hakim, setidaknya untuk mengurangi langkah-langkah perbuatan-perbuatan yang tercela;

-          Mengharapkan kepada seluruh KPN, agar selalu menciptakan suasana kerja yang nyaman, suasana kerja yang memenuhi 5R, suasana kerja yang penuh dengan rasa kekeluargaan, menghilangkan egois pribadi dan jiwa kepemimpinan sangat dibutuhkan untuk menciptakan kenyamanan dalam bekerja sehingga bisa maksimal dalam memberikan pelayanan umum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan juga melakukan koordinasi dengan forkompinda yang ada tanpa mencampuri tupoksi masing-masing.

-          Mengharapkan kepada KPN-KPN untuk selalu mengkroschek berkas –berkas perkara yang dikirim ke tingkat Banding Maupun kasasi, apakah data yang dikirim itu sudah valid atau belum, karena masih ditemukan adanya dokumen elektronik ( CD ) yang tidak bisa dibuka file yang dimaksud. Oleh karenanya diharapkan saling koordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan baik itu itu pada tigkat banding di Pengadilan Tinggi maupun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung;

-          Bahwa bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sultra menghimbau dan mengajak kepada semua forum rapat yang ada untuk senantiasa berdoa agar supaya peristiwa OTT pada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara adalah merupakan peristiwa yang terakhir yang dialami di lembaga Mahkamah Agung, sehingga marilah kita menjaga terutama diri sendiri kemudian lingkungan kerja kita. Serta saling koordinasi baik dari level tingkat paling bawah sampai level tingkat yang lebih tinggi.

 -          Bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Sultra sangat yakin di bawah pimpinan saudara-saudara KPN tidak akan terjadi hal-hal yang tercela di wilayah kita Semoga Allah selalu memberi kita di jalan yang benar memberikan kekuatan agar kita selalu dapat melaksanakan hal-hal yang benar selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk meninggalkan hal-hal yang terlarang;

 Rapat dilanjutkan dengan Pembacaan dan Penandatanganan Ikrar Bersama seluruh peserta rapat untuk melaksankan isi PERMA NO. 7, 8 dan 9 tahun 2016 dan Maklumat KMA No. 1 Tahun 2017

Rapat ditutup oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan do’a bersama yang dipimpin oleh Bapak H. Abdul Wali, SH., MH.

Putusan Terbaru

Putusan Sindikasi

Statistik Perkara

grapik2

PETA

petaindonesia

Alamat Kami

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Jl. Mayjen DI Panjaitan No. 165 - Kendari
Telp. 0401-3192097 / Fax. 0401-3192097
email : ptkendari@yahoo.co.id

 

Gallery

galery

Pengunjung

426058
Hari Ini
Kemarin
Mgg Ini
Mgg Kemarin
Bln Ini
Total
668
396
3054
400333
8495
426058
IP Anda 54.92.164.184
21:44 22-09-2018