KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI

Kesalahan

Galat memuat data pengumpan

KETUA MAHKAMAH AGUNG LUNCURKAN APLIKASI E-C0URT

25 Juli 2018

Balikpapan—Humas: “Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini peluncuran e-court Mahkamah Agung menuju peradilan elektronik saya nyatakan dibuka secara resmi.”

Demikian kata-kata yang diucapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, YM Prof. DR. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH saat meluncurkan aplikasi e-court di Hotel Novotel, Balikpapan, Jum’at (13/07/2018) kemaren.

Aplikasi e-court merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Aplikasi ini, sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah Agung, terdiri dari tiga fitur utama, yakni pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran panjar uang perkara (e-payment) dan penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (e-summons).

Merubah Praktek Pelayanan Keperkaraan

Dalam sambutannya, Hatta Ali menjelaskan bahwa jika aplikasi e-court ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka secara fundamental akan mengubah praktek pelayanan keperkaraan di pengadilan dan membawa peradilan Indonesia satu langkah lagi mendekati praktek peradilan di negara maju. Hal ini disebabkan karena jangkauan aplikasi ini juga merambah pada pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-litigation).

“Perma Nomor 3 Tahun 2018 sudah memungkinkan pengiriman berkas yang tidak hanya terbatas pada berkas permohonan dan gugatan, namun juga terhadap jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, yang berarti payung hukum persidangan secara elektronik (E-Litigation) sudah disediakan”, ungkap Hatta Ali menjelaskan.

Terkait dengan penerapannya, di bagian lain sambutannya, Hatta Ali menjelaskan bahwa untuk tahap awal aplikasi ini akan diujicobakan pada 32 (tiga puluh dua) pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, agama dan TUN terpilih. Setelah itu akan dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan jika dipandang perlu.

“Paling lambat satu tahun terhitung hari ini, fasilitas ini harus sudah bisa dimanfaatkan di seluruh pengadilan”, jelas Hatta Ali.

PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PHI

17 Mei 2018

Jakarta - Humas : Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI Tahun 2018, Pada Hari Rabu , Tanggal 16 Mei 2018, bersama ini kami umumkan Daftar Kelulusan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI . Maka dengan ini kami lampirkan pengumumannya.

PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PHI 2018.pdf

KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI

DSC 0127

Kendari - Humas, Komisi III melakukan kunjungan kerja pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Acara dilaksanakan pada hari senin tanggal 7 mei 2018 merupakan kunjungan kerja peradilan Se – Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

DSC 0026

DSC 0027

DSC 0028

DSC 0036

DSC 0048

Kunjungan kerja Komisi III DPR RI dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Bapak H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Bapak Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum, Seluruh Hakim Tinggi, dan Seluruh Ketua Pengadilan Negeri se - Wilayah Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara .

DSC 0077

DSC 0078

DSC 0082

Kunjungan kerja kali ini dipimpin oleh Bapak Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., dan didampingi oleh anggota tim yang terdiri dari : Bapak Ichsan Soelistio, Bapak H. John Kenedy Azis, S.H., Bapak Drs. H. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si., dan Bapak Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum.

DSC 0084

DSC 0087

DSC 0089

DSC 0091

DSC 0092

Rapat kerja dimulai dengan sesi pemaparan dari Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Bapak Charis Mardiyanto, S.H., M.H., yang menjelaskan mengenai realisasi anggaran Tahun 2018 dan kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, Komisi III DPR RI meminta penjelasan mengenai perkara – perkara yang menonjol termasuk kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di lingkungan peradilan se – Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hal lain yang turut menjadi pembahasan dalam rapat kerja kali ini adalah rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. Komisi III DPR RI yang kini sedang membahas RUU tersebut meminta masukan terkait dengan hal-hal krusial dalam RUU Jabatan Hakim, antara lain: Pengangkatan Hakim; Pembinaan Hakim; Pengawasan Hakim; Perlindungan Hakim; dan Pemberhentian Hakim.

DSC 0032