TUGAS DAN FUNGSI

TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

KETUA

• Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas Perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara yang diajukan kepada     Majelis Hakim untuk diselesaikan.
• Mengadakan Pengawasan dan Pelaksanaan Tugas dan Tingkah Laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi Peradilan di daerah Hukumnya.

WAKIL KETUA

• Wakil Ketua menjaga agar penyelenggaraan Peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.
• Wakil Ketua membantu Ketua dalam membuat Program Kerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
• Wakil Ketua mewakili Ketua bila berhalangan.
• Wakil KetuaMelaksanakan Delegasi Wewenang dari Ketua.
• Wakil Ketua Melakukan Pengawasan Internal untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan Rencana Kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua

TUGAS HAKIM TINGGI

• Menerima, memeriksa dan memutus perkara tingkat banding.
• Membantu pimpinan Pengadilan Tinggi dalam membuat Program Kerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
• Melakukan Pengawasan yang ditugaskan Ketua, baik dilingkungan Pengadilan Tinggi sendiri maupun di seluruh Pengadilan Negeri wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi PerkaraPerdata, Niaga, Hubungan Industrial, Pidana, Tipikor, dan bagian Hukum, serta bagian Kesekretariatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

PANITERA

• Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Teknis dan AdministrasiPerkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan Perkara, dan menyelenggarakan Fungsi :

1. Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian Dukungan di bidang Teknis.

2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana dan pidana khusus Tipikor.

3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara.

4. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan,

    minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

SEKRETARIS

• Melaksanakan pemberian dukungan di bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumberdaya Manusia, serta Sarana dan Prasaranadi lingkungan Pengadilan Tinggi
• Sekretaris bertugas menyelenggarakan Administrasi Umum, mengatur tugas,  para Kepala Bagian, para Kepala Sub Bagian serta seluruh Pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

WAKIL PANITERA

• Membantu Panitera dalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin Kepaniteraan Pengadilan Tinggi.
• Mengawasi pelaksanaan tugas administrasi kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana dan Kepaniteraan Khusus Tindak Pidana Korupsi.

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

• Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi dan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;

2. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan

    mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES

    dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;

3. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;

4. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan

5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

• Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan dan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;

2. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;

3. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

4. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan;

5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

PANITERA MUDA PERDATA

• Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata dan menyelenggarakan Fungsi :

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;

2. Pelaksanaan registrasi perkara banding;

3. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan

    Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;

4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

5. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;

6. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA MUDA PIDANA

• Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana dan menyelenggarakan Fungsi :

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;

2. Pelaksanaan registrasi perkara banding;

3. Pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan

    Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;

4. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;

5. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

6. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;

7. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA MUDA KHUSUS TIPIKOR

• Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus Tindak Pidana Korupsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyelenggarakan Fungsi :

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus Tipikor;

2. Pelaksanaan registrasi perkara khusus Tipikor;

3. Pelaksanaan distribusi perkara khusus Tipikor yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan

    Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;

4. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara

    bidang pidana khusus Tipikor;

5. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

6. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;

7. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA MUDA HUKUM

• Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolaan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara, serta pelaporan dan menyelenggarakan Fungsi :

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;

3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

5. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara

6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;

7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat;

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA PENGGANTI

• Membantu Hakim dalam persidangan Perkara Perdata, Pidana dan Pidana Khusus Tipikor dengan membuat penetapan hari pemeriksaan dan persiapan sidang, menyelesaikan berita acara persidangan sebelum sidang berikutnya dan mengetik putusan serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Tipikor tersebut serta memasukkan kedalam SIPP.
• Menyerahkan berkas perkara yang telah selesai diminutasi kepada Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Khusus Tipikor.
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

• Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

• Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

• Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan pennggandaan, perawatan dan pemeliharaan pedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN :

• Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, pelaporan keuangan, pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

• < Sebelumnya
• Berikutnya >