• 1.png
  • slide.jpg

SELEKSI HAKIM AD HOC TIPIKOR TAHAP IX TAHUN 2017

26 April 2017

Sehubungan akan dilaksanakan Seleksi Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahap IX Tahun 2017 Yang Pendaftarannya akan dilaksanakan di masing-masing Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia, Maka berkaitan dengan hal tersebut diminta untuk mempersiapkan Penyelenggraan Kegiatan Yang Akan dilaksanakan dimasing-masing Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia. Maka Dengan Ini Kami Lampirkan sebagai berikut :

1. Pengumuman Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap IX Tahun 2017


Read More...

Kegiatan Implementasi JDIH di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sultra Tanggal 27-29 April 2016

18 April 2016

Kegiatan Implementasi JDIH


Read More...

Segera Dukungan Kehadiran Rapat FORKOPIMDA KPN Se Sultra tahun 2015

16 November 2015

Dukungan Kehadiran Ketua Pengadilan Negeri se Sultra untuk menghadiri rapat forkopimda

RAPAT


Read More...

TEGURAN atas PENYERAPAN ANGGARAN RENDAH BELANJA MODAL pada SATUAN KERJA di MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN...

10 November 2015

Berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 58/Bua/Keu.03/11/2015 tanggal 30 Oktober 2015. Adapun surat tersebut mengenai Teguran atas Penyerapan Anggaran Rendah Belanja Modal pada Satuan Kerja di Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2015, yang ditujukan kepada Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat dan lampirannya perihal tersebut diatas

Surat dan Lampirannya


Read More...

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM

Dalam menunjang kinerja para Hakim 4 (empat) lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2012, Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

Diharapkan dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut, kinerja para Hakim dapat lebih ditingkatkan, agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh para Hakim lagi.

Read more: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM

PERATURAN SEKRETARIS NO. 001 TAHUN 2012 TENTANG MONITORING dan EVALUASI SOP, PERATURAN SEKRETARIS

Berdasarkan Memorandum dari Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 157/Bua.1/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, tentang Penyusunan Pedoman SOP dan Evaluasi SOP.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan lampirannya perihal tersebut diatas.(Ind)

Read more: PERATURAN SEKRETARIS NO. 001 TAHUN 2012 TENTANG MONITORING dan EVALUASI SOP, PERATURAN SEKRETARIS

ALAM RANGKA MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI, MAHKAMAH AGUNG MENERBITKAN PERATURAN SEKRETARIS

Berdasarkan Memorandum dari Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 157/Bua.1/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 Penyusunan SKI.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan lampirannya perihal tersebut diatas.(Ind)

Read more: ALAM RANGKA MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI, MAHKAMAH AGUNG MENERBITKAN PERATURAN SEKRETARIS

Putusan Terbaru

Putusan Sindikasi

Statistik Perkara

grapik2

PETA

petaindonesia

Alamat Kami

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Jl. Mayjen DI Panjaitan No. 165 - Kendari
Telp. 0401-3192097 / Fax. 0401-3192097
email : ptkendari@yahoo.co.id

 

Gallery

galery

Pengunjung

295074
Hari Ini
Kemarin
Mgg Ini
Mgg Kemarin
Bln Ini
Total
306
200
975
271512
8156
295074
IP Anda 54.198.58.62
12:39 26-09-2017