• Banner Website PT2.png
  • moduspenipuan.jpg
  • rotator sambutan 2020.png
  • slide.jpg

Indeks Kepuasan Masyarakat

 

Indeks Presepsi Anti Korupsi

     

 

PEMBERITAHUAN LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI MA TAHUN 2010

Jakarta Humas, Berdasarkan Surat Sekretaris Nomor 302/SEK/01/VII/2011 Tanggal 22 Juli 2011 mengenai Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2010 akan adanya kunjungan kerja dari TIM Reformasi Birokrasi Nasional ke kantor-kantor Pengadilan pada akhir bulan Juli maka dihimbau kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding di 4(empat)lingkungan Peradilan agar memahami Quick WIN dari Mahkamah Agung, untuk lebih jelasnya kami lampirkan dokumen terkait sebagai berikut :


1. SURAT PEMBERITAHUAN


2. REFORMASI BIROKRASI


3. COVER LAPORAN RB MA


4. LAPORAN REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH AGUNG FINALE.pdf


5. PENGANTAR DAN DAFTAR ISI

Read more: PEMBERITAHUAN LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI MA TAHUN 2010

HAKIM HARUS TERUS MENERUS MENINGKATKAN PROFESIONALITAS DALAM BERTUGAS

HAKIM HARUS TERUS MENERUS MENINGKATKAN PROFESIONALITAS DALAM BERTUGAS

Humas – Surabaya, Rombongan Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke satker-satker mitra kerjanya di wilayah Propinsi Jawa Timur. Salah satu satker mitra kerja yang dikunjungi tim yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi III DPR, Dr. Benny K. Harman, SH., adalah Lembaga Pengadilan.

Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 siang, 8 anggota Komisi III DPR RI bertatap muka dengan 70 Ketua Satker Pengadilan dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan (36 Satker Pengadilan Umum, 39 Satker Pengadilan Agama, 2 Satker Pengadilan Tata Usaha Negara, 3 Satker Pengadilan Militer), bertempat di Pengadilan Tinggi Surabaya.

Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang menjadi sorotan dari kunjungan Komisi III DPR RI ke Pengadilan: pagu definitif anggaran tahun 2011, dan realisasi anggaran APBN Tahun 2011, sampai dengan Juni 2011; tindak lanjut koordinasi Dilkumjapol di tingkat wilayah, sebagaimana yang telah dilaksanakan di tingkat nasional; pelaksanaan tugas penegakan hukum di wilayah yurisdiksi masing-masing; operasionaliasasi Pengadilan Tipikor, penjelasan mengenai hal-hal substantif serta fasilitatif terkait penyelenggaraan Pengadilan Tipikor; dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di wilayah Jawa Timur.…

Read more: HAKIM HARUS TERUS MENERUS MENINGKATKAN PROFESIONALITAS DALAM BERTUGAS

PEMBERITAHUAN YANG DIPERUNTUKAN UNTUK PNS YANG BELUM MENGISI FORMULIR PENDATAAN ULANG PNS (PUPNS)

Berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 303/SEK/01/VII/2011 perihal PNS yang Belum Mengisi Formulir Pendataan Ulang PNS (PUPNS) Tahun 2003.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini kami sampaikan lampirannya perihal tersebut diatas.(Ind/Irn)

Read more: PEMBERITAHUAN YANG DIPERUNTUKAN UNTUK PNS YANG BELUM MENGISI FORMULIR PENDATAAN ULANG PNS (PUPNS)

PETA

petaindonesia

Alamat Kami

Jl. Mayjen DI Panjaitan No. 165 - Kendari

Telp. 0401-3190310 

Fax. 0401-3192097

email : ptkendari@yahoo.co.id

map : silahkan klik disini

Gallery

galery

Pengunjung

997435
Hari Ini
Kemarin
Mgg Ini
Mgg Kemarin
Bln Ini
Total
321
666
4686
967445
6407
997435
IP Anda 100.24.122.117
10:10 11-04-2021