• sambutan.png
  • slide.jpg

PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP X

20 Maret 2018

Jakarta-Humas: Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc  pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tahap X tahun 2018 membuka kesempatan kepada warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan persayaratan sebagai mana terlampir.

(Humas)

 1 Surat Kepada Pengadilan Tinggi.pdf

 2 Lampiran Surat Pengadilan Tinggi.pdf

 3 Pengumuman Rukruitment 2018.pdf

 4 KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF (Ceklis).pdf


Read More...

PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA (ESELON II.a) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH...

14 Maret 2018

Jakarta-Humas : Rabu 07 Maret 2018. Berdasarkan Memorandum dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI,  Perihal : Permohonan Publikasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Tahun 2018, di website Mahkamah Agung. www.mahkamahagung.go.id. 

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI (Selaku Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Eselon II.a, pada Mahkamah Agung Tahun RI Tahun 2018. Nomor : 01/Pansel/Japati/03/2018. Tanggal 05 Maret 2018.

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI tahun 2018, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk Lebih Jelasnya Berikut Lampiran Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisisn Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.a pada Mahkamah Agung RI Tahun 2018. 1. Pengumuman Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 2. Format Surat Lamaran, 3. Surat Pernyataan, 4. Surat Keterangan Persetujuan Atasan/Pimpinan, dan 5. Surat Pernyataan Tidak Pernah Di Jatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat/Sedang.

Pengumuman JPT 2018


Read More...

PERATURAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 6 TAHUN 2015 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI

PERATURAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 6 TAHUN 2015 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI

Berikut ini disampaikan Peraturan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2015 tertanggal 11 November 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari Dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Read more: PERATURAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 6 TAHUN 2015 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI

PUTUSAN NON-PALU SELAMA 7 BULAN BAGI HAKIM EF

PUTUSAN NON-PALU SELAMA 7 BULAN BAGI HAKIM EF

 

Humas-Jakarta: Mahkamah Agung menyelenggarakan Sidang MKH (Majelis Kehormatan Hakim) pada hari Rabu, 18 November 2015 pukul 09.00 WIB di ruang Wiryono Prodjodikoro LT. 2 Gedung Mahkamah Agung.
Sidang yang tertutup untuk umum merupakan tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa dan rekomendasi Ketua Komisi Yudisial RI, tanggal 24 Juni 2015 dengan Pemberhentian tetap tidak dengan hormat. Hakim EF sebelumnya pernah di jatuhi Hukuman Disiplin di PTA Jambi.
Dalam Sidang MKH ini memberikan kesempatan kepada hakim terlapor untuk mengajukan pembelaan diri atas dugaan melakukan pelecehan seksual. Atas perbuatannya hakim EF dijatuhi hukuman non palu selama 7 bulan dengan tidak…

Read more: PUTUSAN NON-PALU SELAMA 7 BULAN BAGI HAKIM EF

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI di MAHKAMAH AGUNG KHUSUSNYA di AREA VI PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 2015

Berdasarkan surat dari Ketua Area VI (Penguatan Akuntabilitas Refomasi Birokrasi) Nomor : B-705/Bua.3/11/2015 tanggal 13 Nopember 2015. Adapun surat tersebut mengenai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung Khususnya di Area VI Penguatan Akuntabilitas Kinerja, yang ditujukan kepada Yth. Panitera Mahkamah Agung, para Pejabat Eselon I dan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Empat Lingkungan Peradilan.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat dan lampirannya perihal tersebut diatas.

Read more: PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI di MAHKAMAH AGUNG KHUSUSNYA di AREA VI PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 2015

Putusan Terbaru

Putusan Sindikasi

Statistik Perkara

grapik2

PETA

petaindonesia

Alamat Kami

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Jl. Mayjen DI Panjaitan No. 165 - Kendari
Telp. 0401-3192097 / Fax. 0401-3192097
email : ptkendari@yahoo.co.id

 

Gallery

galery

Pengunjung

367786
Hari Ini
Kemarin
Mgg Ini
Mgg Kemarin
Bln Ini
Total
77
485
2832
342256
8512
367786
IP Anda 54.198.134.127
12:03 22-04-2018