• sambutan.png
  • slide.jpg

PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP X

20 Maret 2018

Jakarta-Humas: Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc  pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tahap X tahun 2018 membuka kesempatan kepada warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan persayaratan sebagai mana terlampir.

(Humas)

 1 Surat Kepada Pengadilan Tinggi.pdf

 2 Lampiran Surat Pengadilan Tinggi.pdf

 3 Pengumuman Rukruitment 2018.pdf

 4 KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF (Ceklis).pdf


Read More...

PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA (ESELON II.a) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH...

14 Maret 2018

Jakarta-Humas : Rabu 07 Maret 2018. Berdasarkan Memorandum dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI,  Perihal : Permohonan Publikasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Tahun 2018, di website Mahkamah Agung. www.mahkamahagung.go.id. 

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI (Selaku Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Eselon II.a, pada Mahkamah Agung Tahun RI Tahun 2018. Nomor : 01/Pansel/Japati/03/2018. Tanggal 05 Maret 2018.

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI tahun 2018, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk Lebih Jelasnya Berikut Lampiran Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisisn Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.a pada Mahkamah Agung RI Tahun 2018. 1. Pengumuman Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 2. Format Surat Lamaran, 3. Surat Pernyataan, 4. Surat Keterangan Persetujuan Atasan/Pimpinan, dan 5. Surat Pernyataan Tidak Pernah Di Jatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat/Sedang.

Pengumuman JPT 2018


Read More...

KETUA MA RESMIKAN PENGOPERASIAN 14 PENGADILAN TIPIKOR YANG DI PUSATKAN DI PN BANJARMASIN.

BANJARMASIN-HUMAS, Kamis. 28 April 2011. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi. Ketua Mahkamah Agung RI DR. H. Harifin A Tumpa, SH.MH. Kembali meresmikan 14 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang di pusatkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin. 

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI no. 022/KMA/SK/II/2011 Tentang Pengoperasian 14 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang Dan Pengadilan Negeri Jayapura.…

Read more: KETUA MA RESMIKAN PENGOPERASIAN 14 PENGADILAN TIPIKOR YANG DI PUSATKAN DI PN BANJARMASIN.

MAHKAMAH AGUNG BEBAS DARI PRAKTEK MONOPOLI KEUANGAN NEGARA

Bandung-Humas. Demi memberikan pelayanan terbaik untuk publik, untuk kesekian kalinya, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung menyelenggarakan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar. Selain untuk menghindari praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Dasar dari kegiatan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Acara ini dibuka dan diresmikan langsung oleh Sekretaris Mahkamah Agung Rum Nessa, SH., MH pada Selasa 26 April 2011 pukul 20.00 WIB di hotel Grand Aquila, Bandung. Diikuti oleh 98 peserta yang berasal dari seluruh satker Mahkamah Agung, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik dan dapat meningkatkan iklim investasi yag kondusif, efesiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD, serta meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri.…

Read more: MAHKAMAH AGUNG BEBAS DARI PRAKTEK MONOPOLI KEUANGAN NEGARA

Putusan Terbaru

Putusan Sindikasi

Statistik Perkara

grapik2

PETA

petaindonesia

Alamat Kami

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Jl. Mayjen DI Panjaitan No. 165 - Kendari
Telp. 0401-3192097 / Fax. 0401-3192097
email : ptkendari@yahoo.co.id

 

Gallery

galery

Pengunjung

366790
Hari Ini
Kemarin
Mgg Ini
Mgg Kemarin
Bln Ini
Total
130
246
1836
342256
7516
366790
IP Anda 54.144.14.134
03:03 20-04-2018