• moduspenipuan.jpg
  • rotator sambutan 2020.png
  • slide.jpg

HASIL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANNGARAN 2019 di...

03 September 2020

Kendari, 02 september 2020, Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2019 di UPT BKN Kendari. Peserta yang ikut dalam seleksi tersebut berjumlah 17 Orang.

hasil SKB dapat dilihat di sini (hasil SKB CPNS MA Kendari 2019)

untuk melihat hasil SKB Mahkamah Agung semua lokasi bisa dilihat pada link berikut http:tiny.cc/SKBMAreport


Read More...

PEMILIHAN KEMBALI LOKASI UJIAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH...

05 Agustus 2020

Berdasarkan Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI  Nomor : 12/Pansel-CPNS/MA/7/2020 tanggal 29 Juli 2020, tentang Pemilihan Kembali Lokasi Ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Formasi Tahun 2019.

Untuk lebih jelas berikut Pengumumannya :

PENGUMUMAN DAN PEMBERITAHUAN TENTANG PEMILIHAN KEMBALI LOKASI UJIAN SKB CPNS TAHUN 2019.pdf


Read More...

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR ( SKD ) CPNS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI FORMASI...

24 Maret 2020

Senin, 23 Maret 2020. Berdasarkan Pengumuman dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Selaku Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019 Nomor : 11/Pansel-CPNS/MA/3/2020, tertanggal 23 Maret 2020 tentang penyampaian hasil Seleksi Kompetensi Dasar ( SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Formasi Tahun 2019, dengan ini di umumkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar ( SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, selengkapnya sebagaimana termuat dalam lampiran yang dapat diunduh pada tautan berikut ini : http://bit.ly/hasilskdma2019


Read More...

DAFTAR NAMA PESERTA, JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI...

27 Januari 2020

Bersama ini di sampaikan Pengumuman Dari Ketua Pansel CPNS Mahkamah Agung RI Nomor : 8/Pansel-CPNS/MA/1/2020. Tentang Daftar Nama Peserta, Jadwal Dan Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2019.

Untuk lebih jelasnya berikut pengumuman terlampir, 1. Pengumuman Dari Ketua Pansel CPNS Mahkamah Agung RI. 2. Lampiran I Daftar Nama Peserta SKD. 3. Lampiran II Tata Tertib Pelaksanaan SKD.

Lampiran :

1. Pengumuman Dari Ketua Pansel CPNS Mahkamah Agung RI

2. Lampiran I Daftar Nama Peserta SKD

3. Lampiran II Tata Tertib Pelaksanaan SKD


Read More...

JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK...

22 Januari 2020

Bersama ini di sampaikan Pengumuman Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 7/Pansel-CPNS/MA/1/2020 Tentang Jadwal Dan Lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI Tahun Anggran 2019, untuk lebih jelasnya berikut pengumuman terlampir

https://mahkamahagung.go.id/media/7039


Read More...

Hak Pemohon Informasi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN2008

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI

PUBLIKS SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

(1)    Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2)    Setiap Orang berhak:

Melihat dan mengetahui Informasi Publik;

menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;

mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau

menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)    Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

(4)    Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

(1)    Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)    Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak Badan Publik

Pasal6

(1)    Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)    Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)    Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Informasi yang dapat membahayakan negara;

Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

informasiyang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau

Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Bagian Keempat

Kewajiban Badan Publik

Pasal7

(1)    Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

(2)    Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

(3)    Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diaksesd engan mudah.

(4)    Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.

(5)    Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

(6)    Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Pasal 8

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengajuran Keberatan

----------

Bantuan Hukum

Dasar Pemberian Bantuan Hukum

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini :

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
    Pasal 13 (1) tentang : Organisasi , administrasi , dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
    Pasal 37 tentang : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperloleh bantuan hukum.
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :
    Pasal 56 (1) tentang : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka ;
    Pasal 56 (2) tentang : Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG tentang : Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.
  4. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum
  5. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
  6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui LBH.
  7. Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor : 1 / DJU /OT 01.3 / VIII / 2011 Tanggal 02 Agustus 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A.
  8. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor : 1 / DJU / OT.01.3 /I / 2012 Tentang Petunjuk pelaksanaan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang pedoman Bantuan Hukum dan Zitting Plaats

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I.

PETA

petaindonesia

Alamat Kami

Jl. Mayjen DI Panjaitan No. 165 - Kendari

Telp. 0401-3190310 

Fax. 0401-3192097

email : ptkendari@yahoo.co.id

map : silahkan klik disini

Gallery

galery

Pengunjung

907194
Hari Ini
Kemarin
Mgg Ini
Mgg Kemarin
Bln Ini
Total
11
213
2601
881853
11
907194
IP Anda 3.237.254.197
00:48 01-11-2020