Permohonan Kasasi

Kesalahan

Galat memuat data pengumpan

PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP...

15 Agustus 2019

Panitia Seleksi Calon Hakim Ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2019 membuka kesempatan kepada warga negara Indonesia terbaik untuk mengabdikan diri sebagai hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding. Pendaftaran dibuka tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 16 September 2019, pendaftaran dilakukan secara online melalui http://adhoc.mahkamahagung.go.id. untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. https://mahkamahagung.go.id/media/6367

PENGUMUMAN PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JPT MADYA DAN PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI...

10 April 2019

Jakarta-Humas, Senin, 8 April 2019. Berdasarkan Pengumuman Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Selaku Ketua Panitia Nomor : 03/Pansel/Japati/4/2019. Tertanggal 8 April 2019. Tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2019. (ds/rs)

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Pengumumannya, sebagai berikut :

https://mahkamahagung.go.id/media/5823

Pengumuman Perubahan Jadwal Pelaksanaan Japati.pdf

PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI...

21 Februari 2019

Kendari, 20 Februari 2019. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diselenggarakan di Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kepala Kanwil Kemnterian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, Para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Ketua Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Perwakilan OMBUDSMAN Sulawesi Tenggara, Kepala Stasiun TVRI Kendari, Direktur Utama Kendari Pos, Ketua PERADi Sulawesi Tenggara, Ketua Pengurus Wilayah Nadhatul Ulama Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Provisin Sulawesi Tenggara, Pejabat Struktural dan Fungsional pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Bapak, Ibu Para Pegawai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Bapak H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H. menyampaikan dengan tegas kepada seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Pengadilan Negeri seluruh Sulawesi Tenggara agar secara bersama-sama membangun integritas individu dan integritas organisasi di lingkungan kerja masing-masing, agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat menjadi lembaga yang bersih dan terbebas dari tindakan yang koruptif, korutif dan nepotif.

Acara tersebut langsung diliput oleh Stasiun Televisi TVRI Sulawesi Tenggara dan menajdi Headline (Berita Utama) Kendari Pos tgl 21 Februari 2019.

TAYANGAN MEDIA MASSA TVRI SULTRA klik disini

KETUA MAHKAMAH AGUNG LUNCURKAN APLIKASI E-C0URT

25 Juli 2018

Balikpapan—Humas: “Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini peluncuran e-court Mahkamah Agung menuju peradilan elektronik saya nyatakan dibuka secara resmi.”

Demikian kata-kata yang diucapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, YM Prof. DR. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH saat meluncurkan aplikasi e-court di Hotel Novotel, Balikpapan, Jum’at (13/07/2018) kemaren.

Aplikasi e-court merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Aplikasi ini, sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah Agung, terdiri dari tiga fitur utama, yakni pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran panjar uang perkara (e-payment) dan penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (e-summons).

Merubah Praktek Pelayanan Keperkaraan

Dalam sambutannya, Hatta Ali menjelaskan bahwa jika aplikasi e-court ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka secara fundamental akan mengubah praktek pelayanan keperkaraan di pengadilan dan membawa peradilan Indonesia satu langkah lagi mendekati praktek peradilan di negara maju. Hal ini disebabkan karena jangkauan aplikasi ini juga merambah pada pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-litigation).

“Perma Nomor 3 Tahun 2018 sudah memungkinkan pengiriman berkas yang tidak hanya terbatas pada berkas permohonan dan gugatan, namun juga terhadap jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, yang berarti payung hukum persidangan secara elektronik (E-Litigation) sudah disediakan”, ungkap Hatta Ali menjelaskan.

Terkait dengan penerapannya, di bagian lain sambutannya, Hatta Ali menjelaskan bahwa untuk tahap awal aplikasi ini akan diujicobakan pada 32 (tiga puluh dua) pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, agama dan TUN terpilih. Setelah itu akan dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan jika dipandang perlu.

“Paling lambat satu tahun terhitung hari ini, fasilitas ini harus sudah bisa dimanfaatkan di seluruh pengadilan”, jelas Hatta Ali.

PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PHI

17 Mei 2018

Jakarta - Humas : Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI Tahun 2018, Pada Hari Rabu , Tanggal 16 Mei 2018, bersama ini kami umumkan Daftar Kelulusan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI . Maka dengan ini kami lampirkan pengumumannya.

PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PHI 2018.pdf

Permohonan Kasasi

Cara Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Kasasi:

1.	Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui pengadilan yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/putusan pengadilan tinggi diberitahukan kepada Pemohon (Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009).
2.	Membayar biaya perkara kasasi (Pasal 46 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009).
3.	Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar.
4.	Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonannya didaftar (Pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009).
5.	Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi (Pasal 47 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009).
6.	Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat- lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (Pasal 47 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009).
7.	Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat- lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memorikasasi dan jawaban memori kasasi (Pasal 48 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009).
8.	Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak.
9.	Setelah putusan disampaikan kepada para pihak, maka panitera :
		1) Memberitahukan tentang Penetapan hari Sidang dengan memanggil kedua belah pihak
PROSES PENYELESAIAN PERKARA KASASI
1.	Permohonan kasasi diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara kasasi.
2.	Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon kasasi bahwa perkaranya telah diregistrasi.
3.	Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara kasasi.
4.	Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator (Askor) kepada panitera pengganti yang menangani perkara tersebut.
5.	Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca 1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat.
6.	Majelis Hakim Agung memutus perkara.
7.	Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan kasasi.