• 1.png
  • slide.jpg

SELEKSI HAKIM AD HOC TIPIKOR TAHAP IX TAHUN 2017

26 April 2017

Sehubungan akan dilaksanakan Seleksi Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahap IX Tahun 2017 Yang Pendaftarannya akan dilaksanakan di masing-masing Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia, Maka berkaitan dengan hal tersebut diminta untuk mempersiapkan Penyelenggraan Kegiatan Yang Akan dilaksanakan dimasing-masing Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia. Maka Dengan Ini Kami Lampirkan sebagai berikut :

1. Pengumuman Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap IX Tahun 2017


Read More...

Kegiatan Implementasi JDIH di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sultra Tanggal 27-29 April 2016

18 April 2016

Kegiatan Implementasi JDIH


Read More...

Segera Dukungan Kehadiran Rapat FORKOPIMDA KPN Se Sultra tahun 2015

16 November 2015

Dukungan Kehadiran Ketua Pengadilan Negeri se Sultra untuk menghadiri rapat forkopimda

RAPAT


Read More...

TEGURAN atas PENYERAPAN ANGGARAN RENDAH BELANJA MODAL pada SATUAN KERJA di MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN...

10 November 2015

Berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 58/Bua/Keu.03/11/2015 tanggal 30 Oktober 2015. Adapun surat tersebut mengenai Teguran atas Penyerapan Anggaran Rendah Belanja Modal pada Satuan Kerja di Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2015, yang ditujukan kepada Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat dan lampirannya perihal tersebut diatas

Surat dan Lampirannya


Read More...

Permohonan Kasasi

Cara Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Kasasi:

1.

Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui pengadilan  yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/putusan pengadilan tinggi  diberitahukan kepada Pemohon (Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009).

2.

Membayar biaya perkara kasasi (Pasal 46 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009).

3.

Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar.

4.

Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonannya didaftar (Pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009).

5.

Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi (Pasal 47 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009).

6.

Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat- lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (Pasal 47 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009).

7.

Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat- lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memorikasasi dan jawaban memori kasasi (Pasal 48 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009).

8.

Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak.

9.

Setelah putusan disampaikan kepada para pihak, maka panitera :

1) Memberitahukan tentang Penetapan hari Sidang  dengan memanggil kedua belah pihak

PROSES PENYELESAIAN PERKARA KASASI

1.

Permohonan kasasi diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara kasasi.

2.

Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon kasasi bahwa perkaranya telah diregistrasi.

3.

Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara kasasi.

4.

Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator (Askor) kepada panitera pengganti yang menangani perkara tersebut.

5.

Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca 1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat.

6.

Majelis Hakim Agung memutus perkara.

7.

Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan kasasi.

Putusan Terbaru

Putusan Sindikasi

Statistik Perkara

grapik2

PETA

petaindonesia

Alamat Kami

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Jl. Mayjen DI Panjaitan No. 165 - Kendari
Telp. 0401-3192097 / Fax. 0401-3192097
email : ptkendari@yahoo.co.id

 

Gallery

galery

Pengunjung

295059
Hari Ini
Kemarin
Mgg Ini
Mgg Kemarin
Bln Ini
Total
291
200
960
271512
8141
295059
IP Anda 54.198.58.62
12:31 26-09-2017