MAHKAMAH AGUNG BEBAS DARI PRAKTEK MONOPOLI KEUANGAN NEGARA

Bandung-Humas. Demi memberikan pelayanan terbaik untuk publik, untuk kesekian kalinya, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung menyelenggarakan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar. Selain untuk menghindari praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Dasar dari kegiatan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Acara ini dibuka dan diresmikan langsung oleh Sekretaris Mahkamah Agung Rum Nessa, SH., MH pada Selasa 26 April 2011 pukul 20.00 WIB di hotel Grand Aquila, Bandung. Diikuti oleh 98 peserta yang berasal dari…

Read more: MAHKAMAH AGUNG BEBAS DARI PRAKTEK MONOPOLI KEUANGAN NEGARA